Kata dia, saat ini angka backlog perumahan di Sulsel mendekati 500 ribu. Ia berharap semoga stekeloheder dan pihak terkait bisa bicara bersama merumuskan agar semua masalah itu bisa diurai.
"Untuk pembangunan sendiri untuk tahun ini kami di REI baru membangun 19 ribu unit kami optimis bisa membangun sampai 25 ribu unit itu kami optimalkan," katanya.
Kemudian kata dia, saat ini secara nasional Sulsel urutan ketiga untuk penjualan rumah Subsdi. Hal itu didorong oleh daya beli masyarakat yang tinggi, dan itu juga tidak lepas dari dukungan regulasi
yang dibuat oleh pemerintah.
"Sejauh ini support pemerintah perbankan dan seluruh stekholder sangat mendukung. Tetapi kami berharap masalah PBG bisa segera diselesaikan di semua daerah," katanya.
Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari menuturkan bahwa tahun lalu pihaknya menetapkan Perda Provinsi Sulsel yaitu RT/RW. Perda ini diharapkan memberi perlindungan hukum kepada anggota REI.
"Jadi tidak lagi sekarang ada ada area-area yang mereka bangun untuk membangun perumahan yang tidak terlindungi lagi, kerana dengan adanya perda RT/RW itu sudah jelas di mana daerah
permukiman itu," ujarnya. (sae/dir)
