Kemarin, ada lima daerah yang melakukan tanda tangan NPHD secara serentak di acara tersebut, yaitu Luwu Timur, Palopo, Enrekang, Takalar, dan Bantaeng. Sebelumnya diketahui, Gowa, Maros, dan Bone juga telah lebih dahulu melakukan NPHD. Totalnya, 16 kabupaten kota yang belum melakukan NPHD.
"Iya baru 16. Kan yang selesai kemarin baru tiga. Tadi ada lima," kata ketua KPU Sulsel, Hasabullah di Hotel Claro, kemarin.
Untuk 16 kabupaten kota yang belum, Hasbullah berharap dalam waktu dekat ini juga bisa dilaksanakan. "Jika Pemerintah Daerah tidak menyediakan anggaran Pilkada maka dipastikan pesta demokrasi tahun depan tidak berjalan," katanya.
Namun, Hasbullah yakin dengan adanya campur tangan pemerintah Provinsi dalam hal ini Pj Gubernur Sulsel Bachtiar Baharuddin maka akan berjalan dengan baik.
"Apalagi Pak Bahtiar saat ini juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum telah memerintahkan kepada kepala daerah untuk menganggarkan 40 persen pada anggaran perubahan 2023 ini dan 60 persen pada anggaran pokok 2024 mendatang," tekannya.
Salah satu daerah yang belum melaksanakan NPHD adalah Kota Makassar. Akan tetapi, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mengatakan sisa menunggu waktu tepat saja. Mengapa belum kata dia, karena anggarannya cukup besar dan itu perlu asistensi. Anggaran cukup besar sehingga ada namanya asistensi.
"Karena dalam tata cara keuangan asistensi itu di provinsi. Jadi kita menunggu asistensi," kata Danny di sela-sela pertemuan Forkopimda, kemarin.
