"Kalau PT SCI itu dari target awalnya Rp15 miliar yah bisa disetor itu hanya mampu Rp3 miliar, sehingga di APBD perubahan dilakukan penyesuaian," sambungnya.
Padahal, kata dia, DPRD Sulsel sangat berharap agar jajaran direksi Perseroda ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui penggunaan aset yang sudah diberikan.
"Saya kira DPRD provinsi sangat berharap bahwa Perseroda BUMD milik Pemprov Sulsel kedepannya bisa memberikan andil yang cukup maksimal, artinya pembentukan BUMD kan menjadi kontributor PAD, dari hasil evaluasi di triwulan III tahun ini tidak mencapai target," imbuhnya.
Bukan hanya DPRD yang minta dievaluasi, ia mengatakan Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin pun memberi perintah secara khusus agar pihaknya membuat permintaan ke Kantor Akuntan Publik untuk segera mengaudit keuangan di Perseroda.
"Sehingga DPRD di komisi C meminta kami selaku OPD yang melakukan pembinaan terhadap BUMD itu diminta untuk melakukan evaluasi-evaluasi. Tentunya kami akan melakukan evaluasi secara menyeluruh mulai dari SDM sampai pada kegiatan bisnis yang dilakukan, iya (jajaran direksi)," paparnya.
"Bahkan Pak Gubernur juga meminta kami secara khusus meminta kantor akuntan publik untuk mengaudit BUMD (Perseroda) yang ada dibawah naungan pemerintah provinsi Sulsel, iya (salah satunya audit keterbukaan anggaran)," sambung dia.
Ia menegaskan bahwa masih banyak sejumlah aset yang dikelola Perseroda bermasalah, sehingga berpengaruh terhadap capaian pendapatan.
"Jadi kan memang selama ini aset-aset yang dikuasai Perseroda itu ada beberapa titik yang masih diklaim oleh masyarakat atau pun ada juga yang sama sekali belum memiliki status kepemilikan yang jelas, sehingga memang Perseroda juga menyampaikan bahwa aset-aset yang diberikan kepada kami dalam bentuk pernyataan modal dari pemerintah provinsi juga masih banyak yang belum clear and clear. Ini jadi PR bersama antara pemerintah provinsi dan Perseroda," pungkasnya.
