FAJAR.CO.ID, MAKASSAR-- Sebutan bangkrut yang disampaikan Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin dalam rapat paripurna di DPRD Sulsel beberapa waktu lalu masih menjadi polemik.
Bahkan Fraksi Demokrat Sulsel secara tegas mengatakan menolak penggunaan istilah tersebut. Selain tidak tepat, kata bangkrut juga seolah menggambarkan daerah ini tidak bisa lagi berakselerasi sehingga mamin dijauhi oleh investor.
Wakil Ketua Fraksi Demokrat Sulsel, Andi Januar Jaury menjelaskan yang sesungguhnya terjadi adalah ketidakseimbangan antara pendapatan belanja serta kewajiban jangka pendek dan panjang. Di sisi lain, pendapatan melalui pajak dan sektor lain akan selalu masuk. "Makanya tidak pas bila dikatakan bangkrut," beber Januar, Jumat, 31 Oktober.
Diketahui bahwa penyebab utama dari ketidakseimbangan tersebut karena carry over, hutang dana bagi hasil (DBH), target yang tidak tercapai disusul rencana belanja yang tidak berimbang dengan kekuatan pendapatan. Meski demikian, potensi pendapatan terus berjalan normal dan bertumbuh yang berasal dari lima sektör pajak, aset, BUMD dan pendapatan lainnya yang sah.
"Istilah bangrut itu jika keadaan sama sekali tidak bisa lagi operasi serta hutang menumpuk, sementara gambaran fiskal Pemprov dari PAD yang diasumsikan sekitar 5 T mampu menutupi biaya operasional serta penyelesaian hutang," beber Jamuar..
Ketua Komisi C DPRD Sulsel ini mengatakan bahkan bisa saja kebijakan terarah ke arah membatasi belanja program dan kegiatan yang tidak mengurangi target Pembangunan dan pelayanan secara signifikan agar kondisi fiskal Sulsel berangsur pulih, normal.
