Firmina curiga, jika hal ini benar terjadi maka pemicunya adalah lemparan keluar. Stok beras terlalu banyak yang digunakan untuk suplai daerah lain, sehingga stok di Sulsel menjadi defisit.
"Makanya stok yang ada justru berkurang. Ini perlu dipikirkan solusinya," kata dia.
Ke depan, untuk mengantisipasi hal serupa, maka Komisi B bakal menginisiasi penerbitan peraturan daerah.
Garis besarnya memberikan batasan lemparan jumlah beras ke luar daerah.
”Kami akan coba dorong perdanya, supaya tidak terjadi lagi hal serupa di masa mendatang. Kita bisa coba batasi lemparan keluaran, supaya stok untuk konsumsi di Sulsel tidak kurang,” terangnya.
Kegagalan Pemerintah
Sementara anggota Komisi A DPRD Sulsel Syamsuddin Carlos, menilai jika ini benar terjadi, maka menjadi sebuah catatan kegagalan bagi Pemprov Sulsel dalam mengelola ketahanan pangan.
”Ini perlu dipertanyakan, kinerja pemerintah dalam menangani ketahanan pangan seperti apa. Kan Sulsel ini tempatnya padi, banyak beras, kok impor,” kata dia.
Ketua fraksi PAN itu juga menegaskan, seharusnya hal-hal seperti ini bisa diprediksi dan diantisipasi sejak jauh hari. Sehingga, jika terjadi kondisi tidak normal, ada solusi yang lebih baik untuk digunakan.
”Kan mengejutkan kita semua ini, meskipun masih perlu dipastikan lagi. Stok beras kita ke mana?,” bebernya.
Sebelumnya, Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sulselbar Muhammad Imron Rosidi, menuturkan impor Sulsel baru tahap rencana. Jika jadi, rencananya ada 70.000 ton beras impor yang masuk.
"Tahap satu 40.000 ton dari Thailand yang masuk Sulsel awal November. Itu dikirim secara bertahap. Tahap dua 30.000 bisa tahun depan," kata Imron.
