“Jadi fungsi-fungsi yayasan diambil alih oleh Rektor dan dilaksanakan kewenangannya luas sekali tanpa ada kontrol,” ungkap Direktur Pascasarjana UMI ini.
Sejumlah proyek kata dia, itu dikerjakan oleh perusahaannya sendiri. lalu dia sendiri yang tentukan nilai anggaran proyek itu. “Jadi potensi untuk korupsi,” tandas Prof Sufirman.
Sementara itu, Prof Basri Modding sempat menolak SK Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) tentang pengangkatan Pelaksana tugas (Plt) Rektor.
Pasalnya pengangkatan PLT Rektor tersebut dianggap tidak sesuai prosedural.
“Rektor UMI mengkaji SK Pengurus YW UMI untuk dilaporkan ke PTUN atau Pengadilan Negeri Makassar, mengenai tahapan prosedur penerbitan SK Pengurus YW UMI,” ujarnya.
Jajaran Prof Basri akan mengkaji persoalan pidana terkait pencemaran nama baik. (selfi/fajar)
