FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Netralitas Apatatur Sipil Negara (ASN) dan aparat negara lainnya kini makin dipertanyakan. Usai delapan organisasi kepala desa deklarasikan dukungan untuk Pasangan Calon (Paslon) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pun dipertanyakan. Lembaga yang mestinya jadi pengawas dianggap tidak menjalankan fungsi sebagai mana mestinya.
Karenanya, eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Muhammad Said Didu memberi usul. Agar Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja jadi tim sukses saja.
“Ketua Bawaslu ini kayaknya lebih baik jadi tim sukses ajalah,” kata Didu dikutip dari unggahannya di X, Selasa (21/11/2023).
Ia menyoroti sikap Bawaslu dalam menanggapi deklarasi Prabowo-Gibran okeh delapan organisasi desa. Rahmat Bagja membantah adanya deklarasi tersebut.
Ia menyebut, acara Silaturahmi Nasional Desa Bersatu yang digelar pada 2023 Minggu (19/11/2023), di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta itu tidak ada ajakan.
Hal tersebut ditimpali Didu. Menurutnya, mengundang sama saja dengan mengajak.
“Mengundang itu sudah ajakan. Jelas?” tandasnya.
Dekapan dari organidasi kepala desa itu di antaranya adalah APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) yang merupakan organisasi kepala desa aktif, DPN PPDI (Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia), ABPEDNAS (Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional), DPP AKSI (Asosiasi Kepala Desa Indonesia), juga KOMPAKDESI (Komunitas Purnabakti Kepala Desa Seluruh Indonesia).
Ada kelompok yang terdiri dari PABPDSI (Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia), DPP PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia), dan Persatuan Masyarakat Desa Nusantara.
