Dari pengamatannya, kata dia, perusahaan-perusahaan elit di kota Makassar justru tidak terkena pemadaman listrik. Namun, hanya menyasar pemukiman masyarakat.
"Selain itu pemadaman listrik ini tidak rata. Ada beberapa titik yang tidak pernah mengalami pemadaman sama sekali," imbuhnya.
"Ini jelas menunjukkan tidak becusnya pihak PLN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengatasi dan menyeimbangkan pemadaman listrik bergilir," sambung dia.
Dituturkan Wawan, rakyat saat ini sudah sangat muak atas pemadaman listrik bergilir yang belum ada solusi konkrit.
"Rakyat sudah sangat muak atas pemadaman listrik bergilir yang belum berakhir. Malah durasi pemadaman ini semakin bertambah," ucapnya.
"Pihak PLN seakan tutup mata dengan kondisi masyarakat yang semakin banyak dirugikan imbas pemadaman listrik bergilir ini," tekannya.
Wawan juga menyinggung soal peraturan Menteri ESDM NO 18 Tahun 2019, dia mengatakan belum ada kompensasi yang diberikan kepada masyarakat.
"Kompensasi untuk masyarakat sesuai dengan peraturan Menteri ESDM NO 18 Tahun 2019 belum ada yang diberikan pihak PLN," tandasnya.
Sebelumnya, PLN mengaku akan memberikan kompensasi bagi pelanggan di Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Sulserabar) yang terdampak pemadaman listrik yang mulai disalurkan pada Desember 2023.
“(Penetapan penerima) pada bulan berikutnya (Desember 2023,” Manager Komunikasi dan TJSL PLN UID Sulselrabar Ahmad Amirul Syarif kepada fajar.co.id, Jumat (24/11/2023) lalu.
Pemberian kompensasi itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 18 Tahun 2019.
