FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Kebocoran data pemilih di situs resmi KPU RI menjadi ancaman serius menjelang pesta demokrasi. Aroma gagalnya Pemilu damai mulai tercium.
Tidak main-main, berdasarkan temuan Lembaga Cissrec menjelaskan peretas berhasil mendapatkan 253 juta data dan menjualnya senilai US$74 ribu atau Rp1,2 miliar.
Namun setelah disaring, peretas mendapatkan 204.807.203 data unik. Jumlah ini mirip dengan jumlah DPT KPU sebanyak 204.807.222 pemilih dari 514 kabupaten/kota di Indonesia serta 128 negara perwakilan.
Pengamat Politik Universitas Hasanuddin, Adi Suryadi Culla, menilai, ini merupakan hal yang memprihatinkan. Sebab, KPU sebagai lembaga yang memegang mayoritas identitas masyarakat Indonesia justru lemah dalam memperkuat proteksi. Ini dinilai sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan.
Sebab jika kondisi ini tidak segera ditangani, maka potensi terjadinya kekacauan selama proses sampai penghitungan suara sangat besar. Akibatnya, stabilitas sosial bisa terganggu karena bisa muncul banyak kecurigaan.
”Sangat disayangkan. Kalau data KPU bisa diterobos, itu bisa menjadi serangan berantai yang mungkin akan terjadi sampai pada penghitungan suara. Ini mengkhawatirkan, bisa saja timbul kekacauan, kecurigaan antar kandidat, juga mempengaruhi Pemilu yang jujur dan adil,” ujarnya.
Mirisnya lagi, kata Suryadi, kejadian ini bukan kali pertama. Sebelumnya juga sudah pernah ada kasus serupa dan sempat menjadi perbincangan besar. Bahkan hacker yang melakukan pun ada yang berasal dari luar negeri.
