”Ini bukan pertama kali, bahkan sebelumnya itu hackernya dari luar negeri. Tujuannya jelas mengacaukan Pemilu di Indonesia. Jadi KPU harus segera mengamankan sistem data, harus ada proteksi yang kuat. Negara harus back up itu dengan anggaran yang sudah diperoleh untuk memproteksi data KPU,” lanjutnya.
Bahkan Ketua Dewan Pendidikan Sulsel itu menegaskan, yang perlu dievaluasi dan dibenahi bukan hanya situsnya saja. Tetapi kinerja KPU juga sangat layak dievaluasi, agar trust masyarakat tidak luntur dengan hal-hal seperti ini.
”KPU sendiri harus dievaluasi kinerjanya. Terutama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban integritas. Karena ini bisa berdampak pada timbulnya kekacauan secara luas,” terangnya.
Dia menilai, seharusnya KPU punya sistem siber yang defend untuk melindungi data. Sehingga, tidak harus terjadi hal-hal seperti ini, terlebih lagi jika hanya mengarah pada unsur kesengajaan.
”Jangan sampai ada kesengajaan untuk penambahan anggaran mereka. Terlepas dari itu, kejadian ini menjadi warning bagi KPU dan pemerintah, bahwa ada potensi penyimpangan data yang bakal terjadi kalau itu tidak segera dievaluasi dan diawasi,” tuturnya.
Namun begitu, kata dia manuver yang timbul bisa saja berasal dari para pendukung kandidat sendiri. Mengingat pada Pemilu yang lalu sempat muncul kecurigaan akbibat ketahanan data KPU bisa diterobos hacker.
”Kalau data KPU bisa diacak-acak, direkayasa melalui kejahatan siber, pasti ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Bisa saja ini justru manuver dari para pendukung kandidat. Inilah yang perlu diawasi,” imbuhnya.
