Menyinggung soal kompensasi, Rahul menuturkan, apa yang diberikan PLN itu tidak adil dan tidak sebanding serta tidak merata dengan pemadaman listrik bergilir.
"Mulai dari oktober sampai sekarang lantaran masyarakat sudah membayar tarif yang sudah ditetapkan PLN," timpalnya.
Dari pernyataan sikap massa aksi, mereka membawa sedikitnya tujuh tuntutan, yakni:
1. Copot Menteri BUMN
2. Copot GM PT. PLN (Persero) SULSELRABAR
3. Mendesak PT, PLN (Persero) Perjelas Kompensasi Yang Belum Merata
4. Mendesak PT. PLN (Persero) Klarifikasi Terkait Kejelasan Terhadap Korban Kebakaran Akibat Dampak Pemadaman listrik
5. Mendesak PT. PLN (Persero) Memberikan Ganti Rugi Terhadap Warga Yang Mengalami Kerusakan Barang Elektronik Dampak Pemadaman Listrik Bergilir
6. Mendesak PT. PLN (Persero) Bertanggung Jawab Atas Kerugian yang Dialami Pelaku UMKM Akibat dari Pemadaman Listrik Bergilir
7. Transparansi Anggaran Operasional Penggunaan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Di PLTD
Di sisi lain, PT PLN (Persero) melakukan berbagai upaya untuk terus meningkatkan pasokan listrik sehubungan dengan kondisi kelistrikan di Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel).
Manajer Komunikasi dan TJSL PLN UID Sulselrabar, Ahmad Amirul Syarif mengatakan, PLN terpaksa melakukan manajemen beban akibat cuaca ekstrem.
"Khususnya panas yang berkepanjangan sehingga mengakibatkan kondisi debit air yang menjadi sumber utama Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) turun drastis dan mengakibatkan berkurangnya pasokan listrik," kata Ahmad dalam keterangannya yang diterima fajar.co.id.
