"Harus ada bukti dan tentu saja nanti kalau sudah terbukti akan kami sarankan pemberian sanksi," ujar dia.
KASN, kata dia melakukan pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif dilakukan melalui penilaian instansi pemerintah terkait penerapan sistem merit dan kepatuhan terhadap nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN.
Oleh karena itu, Agus menekankan bahwa seluruh ASN harus bersikap netral dan menghindari keterlibatan politik praktis pada Pemilu 2024.
Dia berpendapat bahwa ASN harus menjadi contoh dengan menunjukkan pelayanan publik yang adil, objektif, dan bebas dari pengaruh politik. Ini akan memungkinkan ASN untuk menghilangkan konflik kepentingan dan menjaga integritas birokrasi.
"Netralitas bukan sekadar kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga pemeliharaan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan," ucapnya.
Meskipun tetap memiliki hak pilih, Agus menekankan bahwa ASN tidak boleh mempertunjukkan pilihan politiknya secara terbuka karena akan mengganggu konsentrasi kerja dan menyebabkan pelayanan publik tidak adil.
"Mereka memiliki hak untuk memilih, tetapi mereka hanya ada di bilik suara," katanya.
Jika prinsip netralitas dilanggar, setiap ASN dapat dihukum berdasarkan tingkat pelanggaran.
"Setiap jenis pelanggaran ada sanksi dan nanti yang memberikan sanksi adalah Badan Kepegawaian Negara (BKN), tergantung dari berat tidaknya. Ada yang hanya peringatan ringan, ada penurunan jabatan, dan ada penundaan kenaikan pangkat," ujar Agus. (ant/jpnn/fajar)
