"Pemilu 2014 mungkin belum terasa, 2019 mulai. Ke depan semakin terasa karena teknologi makin maju," katanya.
Akan tetapi, kata Saiful, di Bawaslu telah menggandeng berbagai platform pengelola media sosial, seperti Meta dan X (twitter), termasuk tiktok untuk sama-sama mengedukasi masyarakat agar pemilu disikapi positif.
"Kemarin kita diskusi di Bandung dengan teman-teman penyelenggara pemilu dari luar negeri, mereka juga merasakan hal sama. Keluhannya juga terkait siber," ungkapnya.
Namun Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri. Harus berkolaborasi mengedukasi publik agar makin cerdas bermedia sosial.
Menurutnya, masyarakat harus diedukasi agar tidak mudah termakan provokasi informasi
yang justru mis informasi.
"Kalau itu (provokasi) menyebar, maka masyarakat ketika menerima begitu saja dapat berdampak pada kehidupan di sosial media, itu bisa direfleksi dalam kehidupan nyata," ucap Saiful.
Bawaslu juga menggandeng infokom dan patroli siber di kepolisian. Dia juga berharap peran media karena informasi-informasi yang menyebar di media sosial.
"Karena media itu sekarang orang semua jadi wartawan. Kalau dulu wartawan harus bersertifikat, sekarang semua jadi wartawan dengan mengapload di facebook itu adalah berita, mewartakan informasi," ujarnya.
Jika pewarta ini tidak mematuhi aturan, maka masyarakat yang menerima pun tidak punya saringan. Hal itu bisa berdampak buruk bagi demokrasi. Bahkan bisa berdampak buruk pada kohesitas karena bisa memecah belah kesatuan.
Tim Khusus
Sebagai upaya menangkal, Bawaslu telah membentuk beberapa tim khusus. Misalnya kata dia, dalam waktu dekat inj akan melaunching sekolah antihoaks.
