FAJAR.CO.ID, MAKASSAR-- Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel menargetkan proyek kereta api (KA) Makassar dimulai usai Pilpres 2024. Pembebasan lahan belum rampung.
BPKA masih fokus dalam penyelesaian lahan di dalam Kota Makassar. Sehingga pembangunan fisiknya belum bisa dimulai hingga Desember tahun ini.
Kepala Tata Usaha BPKA Sulsel Hasbudi Samad, mengatakan tahapan pembebasan lahan saat ini masih dalam proses identifikasi dan inventarisasi lahan.
"Jadi mudah-mudahan awal bulan, tahun depan, itu sudah diumumkan," ujar Hasbudi, Kamis, 28 Desember.
Setelah tahapan pengumuman ini, masih ada proses menunggu hingga 14 hari sebelum diumumkan ke masyarakat secara luas.
"Kalau tidak ada aduan, atau keberatan, itu bisa dilanjutkan ke tahap lain, dalam hal ini penilaian appraisal," sambung Hasbudi.
Soal anggaran pembebasan ini, Hasbudi memastikan tetap tersedia. Sebagaimana diketahui anggaran pembebasan lahan untuk segmen E Makassar berjumlah Rp1,2 triliun. Anggarannya sudah tersedia di Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
Anggaran ini kata Hasbudi tetap bisa digunakan pada 2024 sebab tak terikat dengan tahun anggaran layaknya APBD ataupun APBN.
"Dia tidak terikat dengan tahun anggaran. Dia bukan APBD atau APBN dia modelnya hampir seperti swasta, dia ready untuk dipakai kapanpun," ujar Hasbudi.
Ini juga menjawab kekhawatiran masyarakat soal anggaran ini akan ditarik kembali ke pusat jika tidak direalisasikan. Jika pembebasan lahan ini sudah terealisasi, tambahnya, kemungkinan BPKA harus beristirahat sampai agenda pilpres di 2024 selesai. Pengerjaan fisik baru akan dilanjutkan setelah agenda-agenda politik rampung.
