Bahkan dalam skema terburuk PSN ini bisa saja tak lagi berlanjut sebab tak ada jaminan presiden berikutnya mau mengerjakan proyek ini.
"Inikan program nasional, hanya saja apakah ini akan berlanjut secara continue, atau tidak wallahu a'lam karena dengan adanya pemimpin baru pasti ada agenda tersendiri," terang Nursyam.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar Helmy Budiman, sebelumnya mengaku pemerintah kota tetap dengan pendiriannya, yakni rel elevated.
Namun kemungkinan ada win-win solution terhadap KA Makassar, maka skema half elevated harus didorong. "Jadi at grade dulu, ketika masuk ke kota dia layang," jelas Helmy.
Sementara Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel menargetkan pengerjaan kereta api (KA) untuk Makassar akan dimulai usai Pilpres 2024. BPKA sendiri masih konsen dalam penyelesaian lahan di dalam Kota Makassar. Sehingga pembangunan fisiknya belum bisa dimulai hingga 2023 berakhir.
Kepala Tata Usaha BPKA Sulsel Hasbudi Samad, mengatakan saat ini masih dalam proses identifikasi dan inventarisasi lahan. Dia menargetkan proses ini rampung paling lambat Februari 2024. Sementara kontruksi rel ditargetkan usai pemilihan presiden (pilpres).
Soal anggaran pembebasan ini, Hasbudi memastikan tetap tersedia. Sebagaimana diketahui anggaran pembebasan lahan untuk segmen E Makassar berjumlah Rp1,2 triliun telah tersedia di Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
"Anggaran ini tak terikat sehingga bisa digunakan pada 2024 layaknya APBD ataupun APBN," tuturnya.
