Maka dari itu, Bendahara Umum DPN HKTI itu menekankan agar bagimana kuota pupuk untuk Sulsel ini harus dipastikan terjaga dan bisa memenuhi permintaan dan kebutuhan dari para petani yang ada di Sulsel. Agar kesejahteraan petani bisa betul-betul terwujud dengan peningkatan hasil produksinya.
"Jadi kita harus memastikan bahwa ketersediaan pupuk kita aman dan tidak ada kelangkaan, begitu petani membutuhkan bisa langsung diperdakan dan stoknya tersedia, karena itu sangat berpengaruh terhadap produktivitas dari petani kita," ucap Wakil Ketua Komisi V DPR RI itu.
Sementara itu, SVP Sekretaris Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero), Wijaya Laksana menuturkan bahwa hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan data terkait dengan rincian penganggaran dari tambahan anggaran pupuk bersubsidi yang digelontorkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian.
"Kalau terkait alokasi tambahan itu kewenangan pemerintah, lalu terkait gambaran untuk kuota pupuk Sulsel tahun ini pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian belum menerbitkan termasuk alokasi anggaran pupuk subsidi kita belum terima juga," ujarnya.
Akan tetapi pihaknya menjamin stok pupuk bersubsidi dan pendistribusian pupuk bersubsidi untuk wilayah Sulsel berjalan aman dan dipastikan tidak ada kendala.
Lebih lanjuat ia mengatakan untuk menjamin kelancaran pupuk bersubsidi hingga petani, pihaknya memiliki fasilitas distribusi yang baik di Sulsel. Fasilitas distribusi ini terdiri dari 24 gudang yang tersebar hampir di semua Kabupaten/Kota, kemudian 54 distributor, dan 1.093 kios.
