"Seluruh fasilitas distribusi ini dapat dipantau secara digital dan realtime melalui Distribution Planning dan Control System (DPCS)," ujarnya.
Selain itu, untuk mempermudah koordinasi serta memperkuat pengawasan di lapangan, pihaknya juga memiliki 28 petugas lapangan yang tersebar di berbagai daerah di Sulsel. Para petugas lapangan ini rutin berkoordinasi dengan aparat pemerintah setempat, serta memastikan pupuk bersubsidi tersalurkan sesuai dengan alokasi pemerintah.
Diketahui, pemerintah berencana menambah alokasi subsidi pupuk sebesar Rp 14 triliun agar semakin banyak petani yang mendapat pupuk bersubsidi.
Tidak sampai di situ, pemerintah juga mempermudah mekanisme penebusan pupuk bersubsidi hanya dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh seluruh petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk.
Direktur Produksi PT Pupuk Indonesia (Persero), Bo'b Indiarto mengatakan bahwa tidak hanya menyediakan pupuk bersubsidi kepada petani, pemerintah menjamin ketersediaan pupuk nonsubsidi. (sae/rdi)
