Selanjutnya, Dadan juga akan mengimbau Kementerian Perdagangan untuk tidak menutup mata terkait potensi pelanggan yang dilakukan oleh platform asal Tiongkok tersebut.
Selain itu, Dadan mengingat kembali bahwa revisi Permendag 31/2023 telah secara tegas memerintahkan pemisahan fungsi antara media sosial, social commerce, dan Commerce.
Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa media sosial tidak diperbolehkan menjual secara daring atau hanya sebatas promosi, serta tidak boleh melakukan transaksi dalam satu platform.
"Dalam perspektif Ombudsman, maladministrasi terletak pada otoritas pemerintahnya," ungkap Dadan.
Selain itu, Dadan juga menyoroti perbedaan sikap antara Kementerian terkait penanganan masalah tersebut. Di satu sisi, Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan Tiktok Shop masih melanggar Permendag, khususnya saat Harbolnas 12.12.
Sementara itu, Kementerian Perdagangan justru memberikan toleransi dengan menyebutkan bahwa uji coba layanan Tiktok Shop adalah sebagai fase transisi.
Meski demikian, dasar hukum mengenai transisi platform maupun uji coba dalam Permendang tidak tertulis secara jelas.
Terkait hal itu, pihaknya menegaskan bahwa apabila perbedaan sikap tersebut terus berlanjut dan pembiaran terus terjadi, Ombudsman akan segera melakukan pemanggilan terhadap tiga Kementerian sekaligus terkait dengan isu ini.
"Karenanya, permintaan keterangan akan dilayangkan tidak hanya kepada Kementerian Perdagangan, tetapi juga kepada Kementerian Kominfo dan Kementerian Koperasi UMKM," tegas Dadan. (*)
