FAJAR.CO.ID, MAKASSAR-- Netralitas aparatur negara menjadi kunci suksesnya pemilu. Abdi negara hanya bertugas melayani publik.
Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sulsel Jayadi Nas, mengatakan netralitas ASN, TNI-Polri dalam pemilu adalah sebuah keharusan. Aparatur negara merupakan pelayan masyarakat, sehingga tidak boleh membeda-bedakan.
Substansi dasar ASN adalah orang profesional yang bekerja, sehingga tidak ada alasan untuk memihak suatu golongan. Sehingga dia berprinsip bahwa semua sama di mata ASN.
Lebih lanjut dia menyatakan Sulsel memiliki keuntungan karena jabatan gubernur dipimpin oleh penjabat (Pj) yang juga birokrat murni, bukan dari partai politik. PJ Gubernur Sulsel selalu menyampaikan untuk menjaga pemilu yang baik di Sulsel.
Meski demikian, potensi adanya ASN tidak netral tetap ada. Seperti ikatan keluarga dengan caleg. Serta adanya ASN yang menyeret dirinya karena ingin mendapatkan jabatan atau mempertahankan jabatan.
Perlu diketahui juga ASN itu diberikan hak memilih, namun tidak diberikan hak dipilih selama berstatus pegawai. Selain itu ASN juga bisa ikut kampanye, namun tidak aktif.
"Hanya datang untuk mendengarkan kampanye agar bisa menentukan pilihan," sebutnya.
Meski diberikan peluang untuk ikut dikampanye, namun alangkah baiknya tidak ikut. Untuk visi misi para kontestan di pemilu bisa diketahui melalui internet. Tujuannya agar tidak terlibat atau tanpa sengaja terlibat.
"ASN harus fokus saja tugasnya sebagai pelayan masyarakat," ungkapnya.
Sanksi Tegas
