Menurut Prof Sukri, sulit untuk mengatakan hal itu sebagai bagian dari intervensi, apalagi dikaitkan untuk meredam kondisi di dalam kampus.
"Sulit untuk kita mengecam karena tidak ada pernyataan atau tidak ada hal yang bisa membuktikan, bahwa kemudian itu dikaitkan bisa saja dalam upaya untuk meredam kondisi di kampus barangkali," tukasnya.
Prof Sukri bilang, sentilan-sentilan itu hanya kemungkinan karena menurutnya bisa jadi penyaluran beasiswa tersebut merupakan kebijakan dari kepolisian.
"Untuk memberi sumbangsi ikut terlibat dalam upaya mendorong pendidikan buat anak bangsa, dalam hal ini adalah mahasiswa dengan menyalurkan beasiswa," Prof Sukri menuturkan.
Tambahnya, dalam situasi saat ini, bisa saja ada pihak yang mengaitkan, namun harus diletakkan dalam rangka objektif.
"Karena kalau misalnya memang itu kritikan dan seterusnya, kan tentu banyak sekali kampus dari akademisi memberikan kritik pada pemerintah," timpalnya.
Disebutkan Prof Sukri, jika semua kritikan itu harus dijawab dengan beasiswa, maka bukan hanya mahasiswa Unhas dan UIN yang bakal menerima.
"Tapi mungkin kita melihatnya itu bagian dari keinginan polri yang ikut terlibat dalam mencerdaskan bangsa," imbuhnya.
Diakui Prof Sukri, sorotan itu bisa saja muncul, terlebih penyaluran beasiswa yang diberikan beberapa hari menjelang Pemilu.
"Kemudian diberikan ke kampus beberapa hari menjelang pemilu dan kemudian setelah ada beberapa gejolak misalnya dari kegiatan civitas akademik di kampus dan diberikannya, orang mungkin bisa (menerka, red), masih membutuhkan pembuktian," kuncinya.
