Sejak 2021, Presiden telah melakukan penunjukan kepada 20 Penjabat Gubernur di 20 provinsi. Dan 182 Pj Wali Kota/Bupati.
Lebih lanjut dia menyebut Mendagri dalam melakukan penunjukan Pj Kepala Daerah tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi. Penunjukkan Pj Kepala Daerah seharusnya terbuka dan transparan. Mereka harus mendengarkan aspirasi daerah. Sekaligus taat dalam pembentukan teknisnya. Agar penunjukan itu dapat berlangsung dengan fair. KIP dan Ombudsman RI menyatakan bahwa penunjukan kepala daerah itu maladministrasi.
“Daftar pemilih tetap (DPT) di daerah yang dipimpin Penjabat Kepala Daerah jumlahnya 140 Juta suara, yang ekuivalen dengan 50 persen dengan suara pemilu,” tuturnya.
Dia mencontohkan, relasi penunjukan dan berbagai peristiwa ketidaknetralan Pj Kepala Daerah.
Seperti, Pj Gubernur Kalimantan Barat menyerukan kepada rakyatnya untuk memilih capres yang pro IKN, Pj Gubernur Bali copot Baliho Ganjar-Mahfud, hingga PJ Bupati Sorong tandatangani pakta integritas bagaimana memberikan kontribusi suara kepada Ganjar sebesar 60 persen. (selfi/fajar)
