"Saya lihat bahwa trase yang diinginkan Pemkot Makassar ini menyangkut mengenai hal itu, itu sangat berpotensi dilakukan sebuah perubahan," sambungnya.
Kecuali kata dia trase ini diubah dan melintasi pinggiran laut, kemungkinan skema awal dengan sistem at grade akan tetap digunakan. Kemungkinan lainnya, jika melihat pertimbangan anggaran yang ada, maka bisa saja sebagai win-win solution akan dibuat skema hybrid.
"Kawasan-kawasan yang dianggap membelah wilayah kota baru akan dibuat elevated dan sisanya dibuat atgrade," usulnya.
Sementara itu, Pakar Transportasi Universitas Muslim Indonesia (UMI) Prof Lambang Basri Said menilai pelaksana KA Makassar ini masih memiliki pekerjaan rumah (PR) yang banyak. Melihat progres yang berjalan alot di Makassar semestinya kata dia, Balai KA lebih konsen ke arah utara hingga Parepare untuk diselesaikan.
Apalagi sampai saat ini Pangkep dan Parepare ini masih belum terhubung dengan baik. "Fokus ke situ, diaktifkan, dipercepat, didinamisasi. Nah teratasi kalau di situ. Kenapa tidak dilanjut di sana, karena banyak orang yang ikut pergi," jelasnya.
Libatkan Kota
Sementara itu, dia melihat alotnya persoalan KA antara Kota Makassar dan Balai ini lantaran buruknya komunikasi dan kerja sama yang dijalin.
Dirinya juga meminta untuk setiap pembangunan dan kebijakan ke depannya, Balai Kereta Api dan Provinsi harus melibatkan Pemerintah Kota Makassar.
Menurutnya dalam kebijakan pemerintah ada manajemen kolektif yang melibatkan semua pihak.
Menurutnya, pembangunan yang berkelanjutan itu jika dari sisi kelambagaan, pra rencana, rencana dan manajemen operasional bagus. Ini hanya bisa dicapai jika bekerja dengan kolektif.
