Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar, Zulkifli Nanda mengaku sampai saat ini belum ada komunikasi formal yang dijalain Pemkot Makassar dengan Balai KA.
"Belum ada pembicaraan formal," imbuh Zulkifli saat dikonfirmasi, kemarin.
Sementara Kepala Tata Usaha Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel, Hasbudi, mengaku kondisi pengerjaan untuk KA Makassar ini masih seperti laporan terakhir. Yakni masih dalam tahap identifikasi dan inventarisir lahan.
Dia mengatakan pihaknya tak bisa bergerak sebelum ini rampung. "Tanah harus selesai dulu pak, prosesnya butuh waktu," jelasnya.
Dia mengatakan kebijakan BPKAS ini memang lebih dahulu memprioritaskan Makassar sehingga pihaknya belum begitu konsen untuk menyelesaikan KA Pangkep ke Parepare. "Prioritas ke Makassar
dulu Pak," jelasnya.
Sebelumnya BPKAS memproyeksi pengerjaan fisik untuk KA ini bisa dimulai usai Pilpres, namun melihat kondisi pihaknya belum bisa memprediksi lebih lanju.
"Kita tunggu presiden yang baru, semoga sesuai harapan," jelasnya.
Sementara itu diketahui anggaran pembebasan lahan untuk segmen E Makassar berjumlah Rp1,2 triliun. Anggarannya telah tersedia di Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan siap untuk digunakan dalam pembebasan lahan di Makassar. (an/dir)
