FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) menginstruksikan pemberhentian sementara rekapitulasi penghitungan suara di sejumlah kecamatan. Langkah itu dicurigai SETARA Institute.
SETARA Insitute, yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis, mencurigai adanya manuver. Pasalnya, pemberhentian rekapitulasi sejak 18 Februari itu diikuti dengan pernyataan Bawaslu yang menyarankan SIREKAP dihentikan.
“Keputusan KPU menghentikan dan menjadwalkan ulang pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual menguatkan kecurigaan publik bahwa Pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi,” kata Direktur Eksekutif SETARA Insitute, Halili Hasan melalui siaran persnya, Rabu (21/2).
Halili menyebut ada tiga kecurigaan yang kini berkembang di publik. Akibat dari pemberhentian rekapitulasi tersebut.
“Pertama, untuk memenangkan Paslon Capres Cawapres Prabowo-Gibran. Kedua, untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke Parlemen. Ketiga, untuk menggerus suara PDI Perjuangan," paparnya.
Menurutnya, langkah itu diambil KPU dan Bawaslu karena adanya ketimpangan data, antara rekap manual dengan perhitungan secara daring melalui SIREKAP.
Karenanya, kata dia, kuat dugaan upaya itu diambil untuk kepentingan Jokowi meloloskan PSI ke parlemen. Mengingat saat ini, partai yang diketuai anak Jokowi, Kaesang Pangarep itu perolehan suaranya belum sampai empat persen.
"Penghentian rekapitulasi suara manual dan SIREKAP KPU merupakan strategi untuk mengondisikan suara demi kepentingan Jokowi yang diduga salah satunya terkait lolosnya PSI di parlemen," terangnya.
