Sementara pemilih-pemilih Islam moderat justru lebih tertarik memilih partai seperti Golkar dan partai yang tidak berbasis Islam lainnya. Jadi persoalan PPP adalah tidak mampu menciptakan ciri khasnya sendiri.
Kemudian tidak mampu mereproduksi elite-elite baru yang kuat untuk penarik suara bagi partai. PPP juga kehilangan ciri dan ideologi.
"Sekarang kan pertayaannya, sipil society apa yang membackup PPP. Itu tidak ada. PKB kan jelas, PKS jelas, PAN jelas," imbuh Ali.
Itulah yang membuat sehingga lama-lama kelamaan suara PPP semakin kecil. Jika dilihat mulai dari Pemilu 1999, lalu 2004, 2009, 2014, 2019, hingga 2024 itu terus turun.
Sementara PKB mengalami kenaikan signifikan. PKS juga naik. "Jadi saya rasa inilah semua yang menggerus suara PPP. Di sisi lain kelemahan institusi PPP tidak mampu diperbaiki dan dibangun," kuncinya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Amir Uskara, mengatakan pihaknya belum bisa menerima hasil pleno. Mengingat, penetapan juga belum dilakukan secara resmi.
"Hasil pleno memang belum sampai, karena banyak suara kita yang belum terekap di situ. Ada beberapa dari kabupaten,” terangnya, Rabu, 20 Maret.
Dia mengklaim, partainya meraih 4,5 persen suara secara nasional. Itu berdasarkan data internal yang mereka miliki. Bahkan pihaknya juga sudah melayangkan protes dan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kami juga sudah ajukan protes, cuma memang karena harus selesai malam ini, makanya PPP belum
tanda tangan hasil rekap,” terangnya.
Pihaknya juga masih menunggu putusan MK. Sebab menurutnya, PPP berhak untuk mengambil slot 18 kursi Senayan secara nasional.
