FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto, memberikan reaksinya terkait Kementerian PUPR yang tidak dilibatkan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, dan Bumi Serpong Damai (BSD).
Menurut Gigin, hal tersebut merupakan urusan presiden dengan Sinarmas Group dan Aguan.
"Ini urusan presiden dengan Sinarmas Group dan Aguan," ujar Gigin dalam keterangannya di aplikasi X @giginpraginanto (3/4/2024).
Gigin menambahkan bahwa keputusan untuk tidak melibatkan Kementerian PUPR dalam proyek PSN PIK 2 dan BSD merupakan keputusan dari tingkat atas, yang memilih untuk bekerja sama dengan pihak swasta.
"Menteri cuma pelengkap penderita," tukasnya.
Menurut Gigin, hal ini menunjukkan adanya dinamika politik dan kebijakan yang kompleks dalam proyek-proyek besar seperti PSN PIK 2 dan BSD.
"Jalankan perintah atau kena reshuffle," tandasnya.
Sebelumnya, Kementerian PUPR memastikan tidak terlibat dalam pembangunan infrastruktur BSD dan PIK sebagai PSN.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa infrastruktur pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kawasan PIK 2 Tropical Coastal dibiayai dengan dana bersumber non-APBN.
Menurut Basuki, PSN tidak selalu terkait dengan dana APBN, dan ada banyak proyek PSN yang didanai oleh pihak swasta.
Kementerian PUPR juga menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan dalam pembiayaan proyek PSN di kawasan BSD dan PIK.
Hal ini sejalan dengan upaya Kementerian PUPR untuk fokus pada pembangunan infrastruktur yang menjadi tanggung jawabnya.
