Kecuali kata dia trase ini diubah dan melintasi pinggiran laut, kemungkinan skema awal dengan sistem at grade akan tetap digunakan.
Kemungkinan lainnya, jika melihat pertimbangan anggaran yang ada, maka bisa saja sebagai win-win solution akan dibuat skema hybrid untuk kawasan-kawasan tertentu. Wilayah yang membelah kota baru akan dibuat elevated dan sisanya dibuat atgrade.
Sementara itu, Pakar Transportasi Universitas Muslim Indonesia (UMI) Prof Lambang Basri Said menilai KA Makassar ini masih memiliki pekerjan rumah (PR) yang banyak, tak hanya di Makassar saja.
Melihat progres yang berjalan alot di Makassar semestinya kata dia Balai KA lebih konsen ke arah utara hingga Parepare untuk diselesaikan.
Apalagi sampai saat ini Pangkep dan Parepare ini masih belum terhubung dengan baik.
"Fokus ke situ, diaktifkan, dipercepat, didinamisasi. Nah teratasi kalau di situ. Kenapa tidak dilanjut di sana, karena banyak orang yang ikut pergi," jelasnya.
Tak hanya itu, Balai KA juga masih memiliki PR untuk mencari segmen pengguna, semisal para pekerja Makassar yang tinggal di luar Makassar, khususnya yang berada di lintasan-lintasan KA. Namun operasional dari kommuter ini juga harus lebih dahulu dibenahi.
"Boleh asal komuternya jelas (operasionalnya), kan kayak dulu ada Bumi Serpong damai, banyak yang tinggal di Bogor, warga Depok kerjanya di Jakarta, tapi komuter KA yang siap akomodir itu jelas, sehingga ada spot hunian di wilayah Maros di wilayah apa," jelasnya.
Libatkan Kota
Sementara itu, dia melihat alotnya persoalan KA antara Kota Makassar dan Balai Pengelola Kereta Api ini lantaran buruknya komunikasi dan kerja sama yang dijalin.
