Dirinya juga meminta untuk setiap pembangunan dan kebijakan ke depannya, pihak Balai dan Pemerintah Provinsi harus melibatkan Kota Makassar.
"Kalau pemprov dan KA ini oke sementara tidak dilibatkan kota untuk pembebasan dan pemanfaatan lahan apalagi masalah sinkronisasi dengan masterplan kota, itu tidak nyambung," jelasnya.
Menurutnya dalam kebijakan pemerintah ada manajemen kolektif yang melibatkan semua pihak. Menurutnya pembangunan yang sustainable itu jika dari sisi kelambagaan, pra rencana, rencana dan manajemen operasional bagus. Dan ini hanya bisa dicapai jika bekerja kolektif.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar Zulkifli Nanda mengaku sampai saat ini belum ada komunikasi formal Pemkot Makassar dengan Balai KA mengenai keberlanjutan KA Makassar ini. "Belum ada pembicaraan formal," imbuh Zulkifli.
Sementara itu Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel yang coba dikonfirmasi terkait masalah ini masih belum sesumbar.
"Belum ada mas (tanggapan dari Kepala BPKA Sulsel)," imbuh Humas BPKA Sulsel, Ryan Agastiaguna, kemarin.
Titipan Jokowi
Sementara Presiden Joko Widodo menitipkan tiga proyek prioritas di Sulsel. Masing-masing pembangunan stadion bertaraf internasional, pengembangan Mamminasatapa dan Kereta Api.
Hal ini dibeberkan oleh Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto. Kata dia, dua proyek itu menjadi titipan prioritas Jokowi untuk Presiden RI yang menjadi penerusnya nanti.
”Saya sudah ketemu langsung sama Pak Presiden beberapa waktu lalu,” ujarnya.
