Sementara di Banten, PPP mempersoalkan pengurangan suara oleh partai Garuda di Dapil Banten I, II dan III. Di Banten I, suara PPP berkurang dari 137.212 suara menjadi 132.212 suara, di Banten II berkurang dari 69.812 suara menjadi 64.362 suara, dan Banten III yang semula 100.606 suara menjadi 93.456 suara.
Di sisi lain, pengurangan itu beralihb ke Garuda yang mengalami kenaikan secara tidak sah. "Akibatkan kesalahan perhitungan oleh termohon," kata Kuasa hukum PPP Dharma Rozali Akbar.
Kemudian di Sumatera Barat, PPP mempersoalkan perpindahan suara sebesar 5.611 di Dapil I kepada Partai Garuda. Dari semestinya 46.906 suara, menjadi 41.295 suara. Sementara di Papua Tengah, PPP mengklaim 41.570 suara versi KPU terjadi kesalahan penghitungan. Mestinya PPP memperolah 76.267 suara.
Dharma menekankan, perpindahan suara PPP ke garuda di banyak tempat dipastikan berpengaruh pada perolehan suara nasional. Dengan berbagai tambahan itu, PPP bisa saja memenuhi ambang batas parlemen dengan perolehan 4 persen. Sebab, perolehan PPP saat ini ada diangka 3,87 persen. Untuk itu, pihaknya berharap MK membatalkan SK KPU tersebut.
Menanggapi hal itu, Ketua KPU RI Hasyim Asyari santai. Dia menilai itu hanya klaim-klaim PPP. "Ini kan baru dalilnya pemohon," ujarnya.
Hasyim memastikan, KPU sebagai terlapor akan memberikan jawaban dalam persidangan selanjutnya.
Sementara itu, hakim MK Arsul Sani yang berstatus mantan politisi PPP tetap ikut menangani perkara PPP. Namun, MK memastikan, saat memutuskan Arsul tidak diikutsertakan. Hal itu ditegaskan wakil ketua MK Saldi Isra.
