FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Ombudsman RI Perwakilan Sulsel menyebut mitigasi bencana di Sulawesi Selatan masih kurang. Itu merespons kejadian banjir dan longsor di sejumlah kabupaten belakangan ini.
Hal itu diungkapkan dalam diskusi Ngopi Boss dari Ombudsman bertema 'Upaya Mitigasi Bencana oleh Pemprov Sulsel, Sudah Maksimalkah?' di salah satu kafe di Kota Makassar, Kamis (16/5/2024).
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulsel, Ismu Iskandar, mengakui mitigasi bencana di Sulsel belum maksimal. Hal itu dilihat dari sejumlah laporan di media maupun kajian dari WALHI.
"Masih ada beberapa hal yang belum dimaksimalkan, termasuk dalam penanganan bencana dan juga mitigasinya," katanya.
Lewat diskusi ini, Ombudsman ingin melihat peran semua pihak, khususnya secara satuan. Mulai dari BPBD hingga dinas-dinas terkait lainnya, apakah sudah maksimal atau belum dalam menjalankan tugas, khususnya penanganan dan mitigasi bencana, yang berkaitan pelayanan publik.
Ismu menyebut Ombudsman akan mendorong mitigasi bencana ini menjadi kajian khusus. Sehingga, ke depannya akan lebih intens berdiskusi dengan semua pihak, termasuk masyarakat. Muaranya, diharapkan melahirkan rekomendasi bagi pemerintah.
"Ombudsman akan mendorong ini menjadi kajian khusus, sehingga akan lebih intens berdiskusi dengan semua pihak untuk menggali keterangan termasuk klarifikasi untuk menyusun rekomendasi kebijakan," terangnya.
Lebih jauh, Ismu menekankan persoalan bencana bukan menjadi tanggungjawab satu pihak. Mulai dari pemerintah hingga masyarakat harus bergandeng tangan mengatasinya. Ke depannya, diharapkan penanggulangan dan mitigasi bencana bisa lebih baik. Toh, dengan sumber daya dan teknologi, bencana harusnya dapat dideteksi secara dini.
