Wapres juga meminta agar sektor-sektor unggulan rantai nilai halal, termasuk konsep pertanian dan peternakan yang terintegrasi, terus dikembangkan.
Hal ini untuk menjadikan Sulbar sebagai lumbung pangan yang sangat berpotensi menjadi salah satu penopang pangan Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Dorong upaya hilirisasi sektor-sektor ini dalam kerangka pengembangan industri halal yang juga selaras dengan ekonomi hijau yang berkelanjutan dan ramah lingkungan," ujar Wapres.
Menurutnya, hilirisasi pangan akan meningkatkan penghasilan para petani dan pekebun sehingga masyarakat kecil akan memperoleh manfaat yang besar.
Ketiga, Wapres meminta KDEKS Sulbar memperkuat infrastruktur ekosistem guna menjaga keberlanjutan program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di wilayah tersebut.
"Pastikan ekonomi dan keuangan syariah menjadi bagian dari strategi transformasi ekonomi dalam rencana pembangunan daerah jangka menengah dan panjang, agar keberlanjutan dan kebermanfaatan program terus terjaga," ucapnya.
Termasuk, KDEKS Sulbar juga diminta menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dan mengembangkan program digitalisasi sebagai penunjang akselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
"Masifkan kegiatan edukasi dan diseminasi seperti perhelatan Pekan Ekonomi Syariah ini, dan libatkan lebih banyak kalangan seperti para ulama, akademisi, dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah di Sulawesi Barat," kata Wapres.
Pada kesempatan yang sama, Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin melaporkan bahwa Provinsi Sulbar memiliki potensi ekonomi dan keuangan syariah yang besar. Salah satunya didukung oleh jumlah penduduk Muslim yang dominan di Sulbar, yakni sebesar 80,24 persen atau lebih dari 1,1 juta orang dari total populasi Sulbar.
