"Contoh ada bupati 2 periode kemudian dilanjutkan istrinya maju pilkada, itu undang-undang memungkinkan kemudian dipilih oleh rakyat," sambung Nurdin Halid.
Nurdin Halid menilai hal wajar jika Presiden ikut pemenangan kontestasi pilkada di suatu daerah. Ia mencontohkan di era Presiden SBY ikut turun kampanye pemenangan Khohifah di Pilkada Jawa Timur.
"Jadi itu hal normal, tergantung partai mana yang membutuhkan saran dan masukan beliau. Pak Jokowi itu tokoh jadi sangat normal ketika ada parpol minta saran dan bantuan beliau untuk pemenangan pilkada. Kolaborasi itu penting karena kekuasaan itu direbut bukan diberikan. Wajar apabila diminta asalkan bukan mengintervensi, dan saya yakin Pak Jokowi tidak pernah mengintervensi keputusan pilkada," ujar Nurdin Halid.
Ia mencontohkan proses penjaringan nama Bobby Nasution sebagai calon Gubernur Sumatera Utara di internal Golkar tidak pernah diintervensi oleh Jokowi.
"Pak Jokowi tidak pernah minta ke Pak Airlangga untuk membantu membantunya Bobby Nasution. Karena Golkar itu punya sistem rekrutmen sejak tahun lalu, kita terapkan aturan, kita beri surat tugas untuk bakal calon Gubernur dan bakal calon bupati wali kota di seluruh Indonesia," ujar Nurdin Halid. (Ikbal/fajar)
