"Sulsel merupakan salah satu episentrum politik di luar Jawa yang mana tokoh elit politik nasional punya kepentingan di Sulsel untuk mendorong figur yang dijagokan maju dalam pilgub, penting pula diingat bahwa koalisi pilpres yang terbagi dalam tiga poros turut mempengaruhi kontestasi pilkada termasuk di Sulsel," terang Anas.
Sorotan terhadap wacana kotak kosong juga datang dari lembaga kepemiluan yakni PUSKAPI (Pusat Kajian Pemilu Indonesia). Dalam analisisnya PUSKAPI menyimpulkan wacana kotak kosong berpotensi menyebabkan gesekan di tengah masyarakat, terlebih Sulsel merupakan daerah zona merah dalam hal kerawanan pemilu.
"Sulsel merupakan daerah yang masuk dalam zona merah kerawanan pemilu, pemaksaan kotak kosong berpotensi menimbulkan chaos di tengah masyarakat karena masyarakat yang punya ekspektasi terhadap kandidat tertentu merasa dijegal haknya dengan wacana kotak kosong," jelas Direktur Komunikasi Publik PUSKAPI Zaenal Abidin.
Selain itu PUSKAPI juga menyoroti pentingnya memberikan edukasi politik bagi masyarakat bahwa pilkada tidak tepat figur yang pernah terpidana korupsi ikut kembali bertarung dipilkada meskipun ada regulasi yang membolehkan namun publik meski memberi sanksi sosial, hal ini penting untuk menjaga citra daerah, di sisi lain masih banyak stok calon pemimpin yang tidak bermasalah secara hukum. (zak)
