Ia menyatakan bahwa Jokowi mungkin berusaha memanfaatkan momentum untuk memaksakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) sebelum akhir masa jabatannya, agar memiliki kontrol atas siapa yang akan menjadi pemimpin baru Golkar.
"Maka Jokowi butuh kekuatan Politik. Sehingga apapun yang terjadi saat ini, akan dipaksakan Munaslub sebelum Jokowi lengser," tukasnya.
Ferdinand berpendapat bahwa jika Munaslub dilaksanakan setelah Desember, Jokowi tidak akan memiliki kekuatan untuk menentukan ketua umum baru. "Karena kalau mengikuti agenda Desember, Jokowi sudah tidak punya kekuatan. Dia tidak akan bisa mengatur siapa yang akan menjadi Ketum Golkar," cetusnya.
Oleh karena itu, ia melihat situasi ini sebagai peluang bagi Jokowi untuk mengintervensi proses penunjukan ketua umum Golkar berikutnya. "Ini kesempatannya, maka dibuatlah Munaslub supaya dia masih berkuasa, masih punya kekuasaan untuk mengintervensi siapa yang harus duduk menjadi Ketum Golkar," Ferdinand menuturkan.
Lebih lanjut, Ferdinand menyoroti bahwa Jokowi menghadapi sejumlah masalah, termasuk proyek Ibu Kota Negara (IKN), yang berpotensi menimbulkan masalah hukum di masa depan.
"Jokowi ini kan punya banyak masalah yang ditinggalkan di negara kita. Terutama IKN dan lain-lain segala macam. Tentu berpotensi menjadi masalah hukum ke depan," timpalnya.
Ferdinand menilai bahwa Golkar, sebagai partai besar, merupakan pilihan realistis bagi Jokowi untuk mencoba mengendalikan pengaruh politiknya. "Yang paling realistis sekarang, adalah Golkar setelah kemarin-kemarin kita mendengar Jokowi mencoba cara-cara kepengurusan PDIP yang akhirnya gagal juga," tandasnya.
