FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo mengungkapkan bahwa defisit anggaran dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2025 diperkirakan mencapai 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), atau setara dengan Rp616,2 triliun.
Defisit ini, menurut Presiden, akan dikelola dengan sangat hati-hati, memanfaatkan sumber pembiayaan yang aman.
"Defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53 persen terhadap PDB atau Rp616,2 triliun yang akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati," ujar Presiden Jokowi dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2025 dan Nota Keuangan pada Sidang Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung MPR/DPR/DPD Jakarta, Jumat (16/08/2024).
Presiden menambahkan, pengelolaan defisit ini akan dilakukan melalui beberapa langkah strategis, termasuk peningkatan efektivitas pembiayaan investasi, dorongan terhadap kebijakan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta penguatan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dan Special Mission Vehicle (SMV). Selain itu, akan dilakukan peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, dan Usaha Ultra Mikro.
"Peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, dan Usaha Ultra Mikro juga menjadi salah satu fokus utama," jelas Presiden.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil di kisaran 5 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi global yang hanya mencapai 3,4 persen. Pemerintah juga mencatat adanya penambahan 21,3 juta tenaga kerja baru dalam periode 2015-2024, serta rasio utang Indonesia yang menjadi salah satu yang terendah di antara negara-negara anggota G20 dan ASEAN.
