FAJAR.CO.ID -- Sejumlah elemen masyarakat di Kabupaten Takalar meragukan netralitas aparatur sipil negara atau ASN dan oknum anggota polisi menjelang Pilkada Takalar. Sejumlah ASN, oknum kepala desa pun diduga melakukan pelanggaran netralitas.
Dugaan pelanggaran netralitas ASN dan kepala desa serta intervensi anggota kepolisian disuarakan oleh Barisan Rakyat Takalar (Barata). Kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Barisan Rakyat Takalar atau Barata itu mengungkap dugaan pelanggaran netralitas saat berunjuk rasa di depan Kantor Bawaslu, Polres Takalar, dan kantor Bupati Takalar, Kamis (19/9/2024).
Tak hanya mengungkap dugaan pelanggaran pemilu, Massa Barata juga mengecam dugaan pelanggaran netralitas oleh aparatur sipil negara (ASN) dan oknum kepala desa itu.
Koordinator aksi, Aditya Chokas mengungkap dugaan pelanggaran pilkada berupa ASN tidak netral di Pilkada Takalar setelah mengumpulkan sejumlah bukti.
Aditya Chokas mengaku telah mendapatkan sejumlah bukti dugaan keterlibatan oknum ASN, kepala desa, dan oknum polisi yang dengan terang-terangan mendukung salah satu pasangan calon di Takalar.
"Ada ASN dan kepala desa yang aktif ikut memobilisasi masyarakat untuk mendukung kandidat tertentu," kata Aditya.
Apa saja bukti yang menunjukkan ketidaknetralan para ASN dan kepala desa?
Aditya Chokas mengungkapkan sejumlah dokumentasi yang memperlihatkan salah seorang camat dan kepala desa ikut serta dalam sosialisasi bakal calon bupati Takalar. Bahkan, dokumentasi tersebut sempat viral.
Kehadiran camat dan kepala desa dalam sosialisasi bakal calon bupati Takalar, ungkap Aditya Cholas,
digelar di salah satu rumah kepala desa pada Rabu 11 September 2024 lalu.
