Selain itu, kata Yudhiawan, sanksi bagi anggota yang melanggar juga tercantum dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri di Pasal 4 huruf h. "Terkait hal itu (pemecatan anggota yang terlibat), ada aturannya dan mekanismenya sendiri," tambahnya.
Dalam rangka pengamanan Pilkada serentak 2024, Kapolda Sulsel menyebutkan bahwa sekitar 18 ribu personel kepolisian akan dikerahkan. Personel ini akan bertugas di berbagai wilayah, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, dengan dukungan dari Polres setempat.
Terkait Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dirilis Bawaslu, Yudhiawan menyoroti Sulawesi Selatan sebagai salah satu daerah rawan pemilu. "Berdasarkan pemetaan Bawaslu, kan masuk indeks kerawanan pemilu nomor empat di Indonesia. Makanya, kita berusaha sekuat mungkin dengan seluruh jajaran masyarakat, peran serta masyarakat kita akan turunkan, jadi kita pastikan aman," ujarnya.
Sementara itu, Ketua KPU Sulsel, Hasbullah, menyampaikan apresiasi atas kunjungan perdana Kapolda Sulsel ke Kantor KPU Sulsel. Hasbullah menilai kunjungan ini sebagai bentuk dukungan kepolisian dalam memastikan pengamanan yang efektif dan menjaga integritas penyelenggara Pilkada. "Alhamdulillah, kami merasa tersupport dan arahan dari beliau, penguatan pada netralitas, penyelenggara harus berintegritas," ucapnya.
Hasbullah juga melaporkan bahwa tahapan Pilkada sudah berjalan dengan baik dan pengamanan di Kantor KPU Sulsel telah diperkuat, termasuk dengan adanya posko pengamanan yang aktif sejak bulan lalu. (*)