FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kabinet presiden terpilih Prabowo Subianto dipastikan akan ada 46 pos kementerian. Hal itu dispekulasi menimbulkan beragam konsekuensi. Ada yang memandangnya positif, ada pula yang melihatnya negatif.
Itu diungkapkan Pakar Ekonomi Universitas Hasanuddin Prof Marzuki. Ia mengatakan 46 pos kementerian itu memang lebih banyak dibanding kabinet presiden sebelum-sebelumnya.
“Perkara jumlah pemangku kabinet yang diperkirakan mencapai 46 relatif memang cukup banyak dibanding pada kabinet-kabinet pemerintahan sebelumnya,” kata Marzuki kepada fajar.co.id, Minggu (13/10/2024).
Wacana itu, kata Marzuki dalam sisi politik praktis memang alasannya jelas. Itu menurutnya cara untuk menjaga stabilitas politik ke depan. Caranya merangkul semua kekuatan politik yang ada.
“Jelas sebagai wadah untuk memfasilitasi berbagai kepentingan, utamanya kepentingan partai pengusung, pertimbangan profesionalitas, termasuk kepentingan untuk menjaga stabilitas hubungan dengan pihak-pihak terkait lain,” jelasnya.
Secara praktis, hal tersebut dinilainya bagus. Ia memberi contoh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang nantinya tidak satu lembaga lagi, tapi dipisah.
“Tentu saja hal tersebut mempunyai konsekuansi baik dari sisi kemungkinan akan tumpang tindihnya beberapa tugas dan tanggungjawab yang selama ini hanya jadi 1 kementerian, seperti di bidang pendidikan dan kebudayaan, hukum, atau bidang sosial kemasyarakatan,” terangnya.
Namun Marzuki khawatir, dengan banyaknya lembaga tapi tidak diatur baik. Jika itu terjadi, maka ia menyebut berpotensi terjadinya keruwetan birokrasi.
