FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Jimly Asshiddiqie, menegaskan pentingnya memberi ruang bagi kegiatan seperti Silaturahmi Kebangsaan, yang digagas oleh Faizal Assegaf dan rekan-rekannya pada 14 Oktober mendatang.
Prof. Jimly berpendapat bahwa aksi-aksi damai, termasuk demonstrasi menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden, harus diizinkan oleh pihak kepolisian.
"Forum begini termasuk kalau nanti jadi demo jalanan menuju pelantikan presiden dan wakil presiden, polisi harus beri kesempatan, biar aja," ujar Jimly dalam keterangannya di aplikasi X @JimlyAs (12/10/2024).
Ia juga mengingatkan agar tidak ada lagi tindakan represif seperti pembubaran oleh preman, merujuk pada insiden sebelumnya terkait diskusi di sebuah hotel beberapa waktu lalu. "Jangan ada lagi pmbubaran preman seperti diskusi di hotel tempo hari," cetusnya.
Menurutnya, kepolisian harus waspada terhadap pelanggaran oleh oknum petugas yang dapat merusak suasana kondusif. "Harus waspada, jika ada ptugas yang mlanggar, harus ditindak agar Oktober lancar," tandasnya.
Sebelumnya, Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, memberikan pernyataan tegas terkait upaya membawa keluarga Presiden Jokowi ke meja hijau.
Ia mengungkapkan bahwa Faizal Assegaf telah menghubunginya untuk mengonsolidasikan langkah hukum ini. Menurut Abraham, upaya ini perlu dilakukan dengan tekad kuat untuk memastikan keadilan ditegakkan.
"Saya bilang sama bung Faizal, besok kalau acara ini tiba-tiba diintervensi oleh polisi atau preman dan kemudian meminta acara ini dibubarkan seperti kemarin, maka bilang sama mereka bahwa kita tidak akan pernah mau bubar," ujar Abraham dalam keterangannya dikutip dari unggahan akun tiktok @cak.khum (4/10/2024).
