Sebanyak 53 persen warga dari lulusan perguruan tinggi yang menyatakan sekarang warga selalu atau sering takut karena penangkapan semena-mena aparat hukum, dari kelompok lulusan SD hanya 46 persen.
Sementara untuk pertanyaan tentang ikut organisasi dan melaksanakan ajaran agama, tidak terlihat perbedaan respons yang mencolok dari tingkat pendidikan yang berbeda.
Penilaian atas kondisi demokrasi yang disampaikan Saiful Mujani berasal dari hasil survei nasional 10 tahun terakhir yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Survei terakhir dilaksanakan 4-11 Oktober 2024.
Metode survei ini adalah multistage random sampling dengan jumlah sampel valid 994, dengan margin of error plus-minus 3,2% pada tingkat kepercayaan 95%. Wawancara dilakukan lewat tatap muka oleh pewawancara terlatih dengan responden.
Saiful menjelaskan bahwa otokratisasi atau proses Indonesia menjadi negara otokrat atau otoritarian ini juga ditunjukan oleh penilaian ahli Indonesia yang dihimpun V-Dem tentang memburuknya indeks demokrasi elektoral, pengawasan pemerintah, kesetaraan tiap warga di muka hukum, dan perlindungan terhadap minoritas.
Pada 2004, dalam skala 0 – 1, di mana 0 sangat buruk dan 1 sangat baik, indeks demokrasi elektoral Indonesia menurut V-Dem ada di angka 0,7.
Angka ini relatif stabil di masa pemerintahan Susilo Bambang-Yudhoyono di mana pada 2014, skor demokrasi elektoral Indonesia ada di angka 0,67. Angka kemudian menurun di sepanjang pemerintahan Joko Widodo: 0,6 di 2019 dan 0,54 pada 2023.
