‘Jualan’ Inklusif dan Anti Diskriminasi Cagub Sulsel, Bagaimana Keberpihakan Mereka Pada Minoritas Gender?

  • Bagikan
Danny Pomanto-Azhar Arsyad (kiri) dan Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi. (kanan)

Pernyataan Gupta itu tak sembarang. Danny misalnya, selama menjabat Wali Kota Makassar aktif menyuarakan penolakan terhadap kelompok Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, dan Queer (LGBTQ).

Pada 2022, ia keras menolak perayaan Hari Internasional Melawan Homofobia, Transfobia dan Bifobia (IDAHOBIT) di Makassar. IDAHOBIT merupakan hari internasional yang telah ditetapkan setiap tanggal 17 Mei. Tujuannya untuk memperjuangkan LGBTQ.

Saat diwawancarai jurnalis, Danny memastikan membubarkan kegiatan tersebut.

"Kalau kampanye untuk itu sudah masalah sosial. Pasti saya akan lindungi masyarakat saya," kata Danny saat ditemui di Rujab Wali Kota Makassar, Kamis, (27/5/2022).

Kader PDIP itu juga mendorong disahkannya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penyimpangan seksual yang digodok Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar. Ranperda itu disebut sebagai aturan untuk menangkal LGBTQ.

“Khusus Perda LGBT, kita butuh penegasan soal itu. Dalam sisi agama, dalam sisi negara, LGBT tidak diakui, sehingga kita harus mewujudkan ini dalam hal yang lebih jelas,” kata Danny kepada jurnalis waktu itu, Minggu (8/1/2023).

Rekam jejak serupa ditunjukkan Sudirman. Pada Hari Jadi (HJB) Bone ke-691 pada, ia yang saat itu Gubernur Sulsel menolak keterlibatan Bissu pada acara tersebut.

Bissu merupakan bagian dari lima gender yang dikenal dalam masyarakat Bugis. Dalam tiap perayaan HJB Bone, Bissu biasanya dilibatkan untuk beberapa ritual.

Tidak sampai situ, Sudirman juga pernah menerbitkan Surat Edaran (SE) bernomor 420/8437/Disdik saat menjabat gubernur. SE itu pada pokoknya pencegahan terhadap paham, pemikiran, dan perilaku LGBTQ.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan