Menurut data riset dari IFAR UNIKA Atma Jaya, Election Corner Fisipol UGM, dan Polgov UGM, ada 605 politisi dinasti atau dinasti politik yang terjun ke Pilkada, jumlahnya 19,5% dari 3.106 pasangan calon kandidat. Mereka tersebar di 65% daerah kompetisi Pilkada. Artinya, hampir menyebar ke berbagai pelosok tanah air; dinasti politik ini tampil sebagai kontestan Pilkada yang mengkampanyekan dirinya sebagai calon pemimpin terbaik. Catatan lainnya, ada 66 eks terpidana mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sejumlah diantaranya adalah eks napi korupsi, diantara mencalonkan diri di Propinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kabupaten Bone Bolango. Masing-masing punya dua kepala daerah eks napi. Sementara pernyataan sikap dari Komnas Perempuan, sebagaimana data yang dirilis oleh Voa Indonesai, hanya ada 10% perempuan yang ikut berkontestasi sebagai kandidat Pilkada. Khusus di Jawa timur, 3 kandidat cagubnya semua perempuan. Data lainnya, di Papua Barat Daya sebagai daerah baru yang dimekarkan punya 5 calon Gubernur, sedangkan di Dogiyai Papua Tengah dan Lembata NTT, terdapat 6 Paslon berebut kursi bupati dan wakil bupati. Voa Indonesai merilis data BAWASLU yang menyatakan adanya 1.127 TPS yang rawan keterlibatan aparat, baik ASN, TNI, POLRI dan perangkat desa yang menguntungkan atau merugikan Paslon. Ada pula 2.799 TPS yang memiliki riwayat praktik money politic atau materi lain yang tak sesuai aturan kampanye di sekitar TPS. Di sisi lain ICW merilis adanya 11 kasus korupsi dana hibah dana Pilkada yang ditangani aparat pada tahun 2023 dengan kerugian negara mencapai 38,2 miliar rupiah. Paling terbaru adalah OTT KPK kepada Rohidin Mersyah (Gubernur Bengkulu yang saat ini kembali maju di periode keduanya). Dia ditangkap sekaitan dengan korupsi dana Pilkada dengan aneka macam praktiknya untuk memenuhi kebutuhan kampanye pemenangannya, sedikitnya terdapat uang 7 miliar yang diamankan saat OTT KPK pada Senin 25 November 2024 atau 2 hari sebelum pencoblosan dilaksanakan.
Diagnosa dan Catatan Pilkada Serentak 2024
