FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Belakangan ini, wacana Presiden Prabowo Subianto mengubah mekanisme Pilkada langsung menjadi pilkada tidak langsung melalui DPRD terus ramai menjadi perbincangan.
Pengamat Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Andi Ali Armunanto menyebut, jika wacana itu dikabulkan maka mestinya DPRD diberikan kepercayaan.
"Saya justru lebih percaya bahwa proses demokratis itu justru lebih terjadi di DPRD. Mereka orang-orang terdidik, cerdas, punya ideologi yang kuat," ujar Ali kepada fajar.co.id, Jumat (20/12/2024).
Dikatakan Ali, alasan lain mengapa DPRD lebih masuk akal untuk diberikan kepercayaan, karena tontonan money politik selama ini tidak menunjukkan demokrasi sama sekali.
"Justru masyarakat kita yang dihajar dengan money politik seperti di Pilkada Makassar kemarin, Pilgub Sulsel, dan semua Pilkada di Indonesia, justru tidak menunjukkan demokrasi sama sekali," sebutnya.
Ia pun melemparkan bahan perenungan kepada publik mengenai proses demokrasi yang sesungguhnya tanpa melahirkan keributan di masyarakat paling bawah.
"Buat apa sih kita berdemokrasi tapi tidak mengerti apa itu proses demokrasi? Dan, tidak mengerti kebodohan kita selama berdemokrasi sehingga menganggap proses yang kotor itu adalah proses demokratis," cetusnya.
Kata Ali, selama ini masyarakat menjadi pencuci dari produk-produk kotor para elite dengan dibungkus dengan sebutan demokrasi.
"Kita menjadi pencuci dari produk-produk kotor itu, yang kita sebut dengan demokrasi. Padahal nggak," timpalnya.
