”Dengan seluruh kerendahan hati, saya merekomendasikan di rapat paripurna kali ini mendukung Presiden Prabowo. Pertama, menunda atau bahkan membatalkan rencana kenaikan PPN 12 persen sesuai dengan amanat pasal 7 ayat 3 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021,” tegas Rieke saat rapat paripurna DPR RI, Kamis (5/12).
Rieke mendorong Presiden Prabowo menerapkan monitoring self-assessment dalam tata kelola perpajakan. Pajak juga dapat dijadikan instrumen pemberantasan korupsi.
”Kedua, mendukung Presiden Prabowo menerapkan dengan tegas self-assessment monitoring system dalam tata kelola perpajakan. Pajak, selain menjadi pendapatan utama negara, juga bisa menjadi instrumen pemberantasan korupsi sekaligus strategi dalam melunasi semua utang negara,” tandas Rieke. (fajar)
