Pegiat media sosial ini juga menyebut anggaran makan bergizi gratis hingga saat ini tidak jelas hingga ada usulan iuran dari masyarakat.
“Apalagi. Amburadul. Sumber pendanaan masih abu-abu dari mana asal yang jelas. Dana Baznas mulai diubek-ubek bahkan ada usul iuran dari masyarakat yang awokawokawokPrabowo?,” ungkapnya.
Lebih jauh, Jhon juga membahas terkait wacana memungkinkan Presiden untuk memaafkan koruptor yang mengembalikan kerugian negara.
“Lagi kontroversial soal memaafkan Koruptor dengan membebaskan tuntutan hukum asal uang korupsinya dikembalikan. Ini jelas sikap yang anti Pemberantasan korupsi,” jelasnya.
Ditambah wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
“Juga dengan wacana pemilihan kepala daerah lewat DPRD, makin ngaco lagi kualitas demokrasi kita, terkubur malah. Hasil tidak ada, pelaksanaan berantakan, kabinet serampangan. Jadi, atas dasar apa 80,9% itu? Jangan-jangan pelaksanaan surveinya didampingi aparat, kayak Pilpres 2024 kan, who knows?,” pungkasnya.
Diketahui, survei Litbang Kompas ini dilakukan terhadap 1.000 respoden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia pada 4-10 Januari 2025. (*)
