Demokrat Angkat Suara Setelah AHY Disebut Defensif Soal Pagar Laut Tangerang

  • Bagikan
Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. Partai Demokrat turut menanggapi ditunjuknya Ganjar Pranowo sebagai capres yang diusung PDIP. (Rivan Awal Lingga/Antara)

Ia juga meminta mencermati pengangkaktan AHY sebagai Menteri ATR pada Februari 2024, dan PIK2 menjadi PSN 3 bulan setelah AHY menjadi Menteri.

Menteri ATR dalam konteks PSN bertanggung jawab meyelenggarakan urusan agraria, pertanahan dan tata ruang terkait PSN.

“Apakah Menteri saat itu sudah melakukan evaluasi thdp pertanahan PIK 2? Tidak bisa lepas tangan begitu saja. Di bawah Kementerian juga ada tugas pengawasan,” ujar Elisa.

Menurut Elisa, seharusnya Demokrat waspada kenapa AHY tiba-tiba menjadi Menteri ATR/BPN, Bidang yang menurutnya jauh dari pengalaman AHY. Bidang yang sangat teknis dan banyak jebakan batman dan ranjau.

“Saya saja curiga kok Mulyono tetiba ganti Menteri ATR deket2 injury time,” imbuhnya.

Di sisi lain, ia menyoal pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal Demokkrat, Jansen Sitindaon. Menurutnya, tidak boleh melemparkan persoalan ini kepada Pemkab, karena Kanwil2 BPN adalah koordinasinya langsung vertikal kepada Kementriannya.

Soal HGB di desa Kohod, ada berbagai macam HGB di berbagai lokasi. Ada yang di daratan dan laut.

“Jika benar itu hasil reklamasi, maka sebelum ada HGB (dan memang ada HGB nya, silakan dicek di situs/apps BHUMI), jika itu dalam rupa reklamasi, maka sebelumnya ada penerbitan Hak Pengelolaan kepada Pemkab Tangerang/Pemprov Banten. Siapa yang keluarkan? Ya BPN lagi. Dan BPN juga tetap harus datang cek ukur. Jika pakai Permen Tanah Musnah, ya BPN kan juga tetap harus datang,” jelasnya.

Elisa pun merumuskan tiga sarannya, yakni sebagai berikut:

  1. Pastikan situs BHUMI tetap bisa diakses publik seperti biasa. Jangan sampai ada gangguan. Transparansi adalah jalab membangun kepercayaan.
  2. Sebagai Menko, Pak AHY bisa memerintahkan Menteri ATR utk melakukan audit internal - tmsk kepada Kepala BPN yg Anda kutip.
  3. Cabut jika memang terjadi maladministrasi, penyelewengan dll. Dari kutipan saja jelas aneh sekali prosesnya. kok bisa keluar HGB di atas laut bisa keluar? Apakah tanpa ada pengukuran datang ke lokasi?

“Selamat bertugas. Ini kesempatan Pak AHY untuk bersinar,” tandasnya.
(Arya/Fajar)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan