"Makan Bergizi Gratis? Apalagi. AMBURADUL. Sumber pendanaan masih abu-abu dari mana asal yang jelas. Dana Baznas mulai diubek-ubek bahkan ada usul iuran dari masyarakat yang awokawokawok,"tambah Jhon.
Sitorus juga menyoroti sikap Prabowo yang kontroversial terkait wacana memaafkan koruptor dengan syarat pengembalian uang korupsi, yang dianggapnya bertentangan dengan upaya pemberantasan korupsi.
"Prabowo? Lagi kontroversial soal memaafkan Koruptor dengan memebaskan tuntutan hukum asal uang kurupsinya dikembalikan. Ini jelas sikap yang anti Pemberantasan korupsi. Juga dengan wacana pemilihan kepala daerah lewat DPRD, makin NGACO lagi kualitas demokrasi kita, terkubur malah,"ungkapnya
Selain itu, wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD dinilainya menurunkan kualitas demokrasi.
Dengan berbagai permasalahan tersebut, Sitorus mempertanyakan dasar dari angka kepuasan 80,9% yang dirilis dalam survei tersebut.
Ia bahkan menyindir kemungkinan adanya intervensi dalam pelaksanaan survei, serupa dengan dugaan yang muncul pada Pilpres 2024.
"Hasil tidak ada, pelaksanaan berantakan, kabinet serampangan. Jadi, atas dasar apa 80,9% itu?Jangan2 pelaksanaan surveinya didampingi aparat, kayak Pilpres 2024 kan, who knows,"pungkasnya.
Diketahui, setelah 100 hari masa pemerintahan, tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencapai 80,9%, menurut survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada 4–10 Januari 2025.
Survei ini melibatkan 1.000 responden di 38 provinsi dan menunjukkan bahwa kepuasan publik didorong oleh kepemimpinan yang berorientasi pada rakyat serta pelaksanaan janji-janji kampanye, seperti program pemberian makanan bergizi gratis untuk anak sekolah dan ibu hamil yang dimulai pada 6 Januari.
