"Harapan saya, semoga para hakim MK bisa memutuskan dengan hati nurani. Muara Enim membutuhkan perubahan besar. Kami lelah hidup di daerah yang kaya sumber daya alam, tetapi masyarakatnya tidak sejahtera. Kami ingin pemimpin dengan rekam jejak yang baik, tanpa kepentingan kelompok tertentu yang hanya akan menghambat pembangunan," tegas Lia.
Sementara itu, warga Empat Petulai Dangku, Siswono, turut mendesak MK untuk menjamin hak politik warga Muara Enim dalam Pilkada. Ia berpendapat bahwa salah satu langkah untuk mengatasi dugaan kecurangan adalah dengan menggelar pemungutan suara ulang di daerah-daerah yang partisipasi pemilihnya rendah akibat kendala pencoblosan.
"MK harus bisa menegakkan keadilan dengan memberikan kesempatan pemungutan suara ulang di daerah yang partisipasi pemilihnya rendah dan banyak warga yang tidak bisa memilih. Itu satu-satunya cara untuk memastikan hak politik masyarakat benar-benar dihormati," kata Siswono.
Sebagai informasi, selain diwarnai dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), Pilkada di Muara Enim juga mencatat tingkat partisipasi pemilih yang tergolong rendah, yakni 68,05 persen. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan Kota Palembang yang mencatat partisipasi pemilih terendah di Sumatera Selatan, yakni 64,04 persen. (bs-zak/fajar)
