Selain meninjau pelatihan garmen, Sugiat juga melihat langsung penyajian makanan bagi warga binaan.
Ia menekankan pentingnya melibatkan pengusaha lokal dalam penyediaan bahan makanan, sebagaimana instruksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto.
"Seperti yang dikatakan Pak Menteri, pengadaan bahan makanan bagi warga binaan harus dikelola oleh pengusaha lokal. Ini langkah baik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah," katanya.
Dalam kesempatan itu, Sugiat bahkan membuka dan mengecek langsung makanan yang disajikan kepada warga binaan. Ia memastikan bahwa menu yang diberikan telah memenuhi standar gizi.
"Ada nasi sebagai sumber karbohidrat, lauk-pauk, sayur, ayam, dan buah pisang. Ini cukup seimbang," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Mashudi, menegaskan bahwa kebijakan pengadaan bahan makanan memang ditujukan untuk memberdayakan pelaku usaha lokal.
"Anggaran yang tersedia untuk makanan warga binaan adalah Rp22.000 per hari untuk tiga kali makan, setelah dipotong pajak, sekitar Rp6.300 per sekali makan," jelasnya di hadapan anggota Komisi XIII DPR RI.
Menanggapi apresiasi yang diberikan DPR RI, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Selatan, Rudy Fernando Sianturi, menegaskan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan pelayanan bagi warga binaan.
"Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima, baik dalam hal makan dan minum, kesehatan, maupun pembinaan kemandirian," ucapnya.
"Kami ingin memastikan bahwa warga binaan tidak hanya mendapatkan hak dasar mereka, tetapi juga memiliki keterampilan yang bisa membuat mereka lebih produktif setelah kembali ke masyarakat," kuncinya. (Muhsin/fajar)
