Bayangkan kalau ada pejabat yang gemar ke daerah dan gemar disambut. Berapa banyak uang dan waktu yang terbuang. Tangiable dan intangiable resources musnah sekejap begitu banyak hanya karena jemput para pejabat ini. Kalau ada larangan penjemputan pejabat, anggaran yang akan dihemat sangatlah besar.
Nilainya akan fantastis. Akan melebihi Rp 300 triliun; jauh diatas nilai efisiensi yang diusahakan pak Prabowo lewat program inefisiensinya saat ini.
Budaya jemput-menjemput pejabat adalah salah satu sumber inefisiensi terbesar di Indonesia.
Inefisiensi akibat mental feodalisme yang ditularkan ke kita hingga saat ini. Budaya yang sudah tidak layak ada di era AI ini. Seriously, sistem patronase sudah usang. Kalau kita masih mau stick pada budaya ini, artinya kita masih hidup pada era : once upon a time. (*)
